Semarang - Dalam rangka antisipasi kemungkinan terjadinya resiko kesalahan dalam pelaporan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Desk Bantuan Pemerintah dan Pengelolaan Usaha Mandiri Sekolah yang diikuti oleh SMA/SMK/ SLB Negeri di Jawa Tengah pada tanggal 12-13 Desember 2023. Kegiatan Desk Bantuan Pemerintah diikuti oleh 176 sekolah, sementara Desk Pengelolaan Usaha Mandiri Sekolah sebanyak 140 sekolah.

Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Deasy Rina Wijayanti menyampaikan, kegiatan dilakukan dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. Fokus utama adalah mengidentifikasi lebih awal laporan keuangan yang berasal dari satuan pendidikan, sehingga memastikan integritas dan akurasi dalam proses penyusunan LKPD.

"Khususnya untuk mengidentifikasi lebih awal laporan keuangan yang ada di satuan pendidikan yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Dinas Pendidikan sehingga dapat diantisipasi kemungkinan terjadi resiko kesalahan dalam pelaporannya", ujarnya.

Dengan melibatkan 176 sekolah dalam Desk Bantuan Pemerintah dan 140 sekolah dalam Pengelolaan Usaha Mandiri Sekolah, BPKAD Provinsi Jawa Tengah berharap dapat menciptakan sinergi yang kuat antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan di tingkat satuan pendidikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. (Tu/BPKAD Jateng)