Acara di buka oleh Bpk. Slamet, AK selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Disampaikan oleh beliau, pemerintah sudah mulai melonggarkan aktivitas masyarakat dan perekonomian sudah mulai menggeliat. Tugas Pemerintah Daerah se Jawa Tengah adalah mendorong laju perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan bekerjasama dengan semua pihak. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa merupakan salah satu instrumen dalam rangka memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah dan Desa.

Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan dukungan dan fasilitasi dalam upaya percepatan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sehingga dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

BPKAD Provinsi Jawa Tengah memberikan apresiasi kepada Pemerintah kabupaten/Kota yang serapan pencairan Bantuan Keuangannya sudah tinggi dan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota yang serapan pencairan Bantuan Keuangannya masih rendah untuk segera melakukan percepatan mengingat ini sudah bulan Juni sehingga setidaknya progres minimal mencapai 50%. Dalam kesempatan yang baik ini, Acara dihadiri narasumber dari Kanwil DJPb Kemenkeu dan Sekretaris Dispermasdes Provinsi Jawa Tengah, berlangsung pada hari Senin (13/06/2022).

Disampaikan isu strategis yang berkembang
saat ini diantaranya :

• Pemerintah Pusat secara rutin mengamati saldo mengendap di rekening kas daerah.
• Pandemi covid 19 yang memiliki dampak yang besar terhadap capaian pendapatan daerah.
• Pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh BPS merupakan akumulasi se-Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi membutuhkan kerja sama dengan seluruh Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
• Sesuai dengan SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
• Persiapan pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilkada Tahun 2024, Kabupaten/Kota untuk dapat mempersiapkan pendanaan sesuai dengan jadwal tahapan mulai persiapan sampai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pilkada dan berkoordinasi dengan pihak terkait Pilkada (KPU,Bawaslu, TNI/Polri, dll.).
• Terkait dengan SIPD, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang berupaya untuk dapat mengintegrasikan SIPD dengan E-budgeting GRMS milik Provinsi Jawa Tengah.