Boyolali - Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) terus didorong guna percepatan dan perluasan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Hal itu ditegaskan oleh Plt Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah, Slamet AK saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dalam Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Asrama Donohudan Boyolali, Rabu (30/10/2024).

"Dengan skema yang ada KKPD minta tolong diaktifkan ya, direalisasikan, yang gampang-gampang dulu," ujar Slamet.  

Kepala SP PUR dan MI Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Dedy Irianto menyampaikan, berdasarkan data September 2024, terdapat 14 Pemda atau 77,78 persen Pemda di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah yang telah memiliki Perkada Kartu Kredit Indonesia (KKI). Namun hanya 44,44 persen yang telah mengimplementasikan KKI QRIS dan 11,11 persen yang telah mengimplementasikan KKI Kartu Fisik. 

"Pemda dengan transaksi KKI QRIS terbesar adalah Kabupaten Karanganyar, disusul oleh Kabupaten Temanggung pada urutan kedua," bebernya. 

Dengan menggunakan Kartu Kredit Indonesia diharapkan mampu mendorong transparansi belanja pemerintah pusat dan daerah. KKI juga memiliki tujuan untuk menciptakan kemandirian nasional serta memastikan kedaulatan data transaksi pemerintah.

"Kartu Kredit Indonesia juga bertujuan untuk mengefisiensikan biaya pemrosesan, mengoptimalkan skema domestik serta memperluas akseptasi khususnya UMKM," terangnya. 

Ketua Tim Bisnis Development Bank Jateng, Anugrah Sigit Y menyampaikan, Bank Jateng berkomitmen untuk seluruh fase pengembangan KKI akan dilakukan. Untuk KKI Card (fisik kartu) sudah selesai dilakukan pengembangan dan menunggu ijin dari Bank Indonesia. Sementara untuk KKI online payment masih dalam proses development.

"Saat ini sedang dikembangkan auto debit pembayaran tagihan rutin seperti listrik, telkom dan PDAM menggunakan fasilitas KKI," tambahnya.

Ditambahkan seluruh mitra/rekanan SKPD akan dipastikan memiliki QRIS untuk transaksi pembayaran melalui KKI. 

Ia juga mengingatkan agar Kabupaten/Kota untuk selalu waspada terhadap kejahatan digital sepeti phising, hacking dan serangan malware. 

"Bapak Ibu, hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Jateng, abaikan WA/telepon/SMS yang meminta data password/user/PIN, pastikan informasi dari kanal resmi Bank Jateng dan ubah semua password dan PIN sesering mungkin," pungkasnya. 

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, Sanadi berharap pertemuan ini mampu menjadi salah satu proses penyelesaian permasalahan dalam penatausahaan APBD sehingga mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.