Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen APBD Tahun Anggaran 2024 melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) RI  di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Rabu (13/12/2023). Kegiatan diikuti oleh 800 peserta yang merupakan penginput anggaran dari berbagai OPD di lingkungan Pemprov Jateng.

Dibuka oleh Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho, kegiatan tersebut dilakukan untuk memperdalam pemahaman para peserta terkait proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui platform SIPD RI.

Analis Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Andhika Meizar Putra menyampaikan tujuan utama penggunaan SIPD ini adalah untuk menyatukan seluruh referensi data perencanaan dan keuangan daerah. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap beragamnya aplikasi yang digunakan di seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia, yang pada akhirnya menjadi beban belanja aplikasi yang signifikan.

SIPD RI diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi beragamnya aplikasi yang digunakan di seluruh Indonesia. Dengan adanya SIPD RI, kita berharap tidak ada lagi belanja-belanja yang fungsinya tidak tepat sasaran ke masyarakat" ujarnya saat ditemui usai kegiatan.

Bimtek  Penyusunan Dokumen APBD Tahun Anggaran 2024 melalui SIPD RI dilakukan untuk memastikan bahwa para penginput anggaran di Pempov Jateng dapat memanfaatkan SIPD RI secara efektif. Selain itu, pelatihan ini juga menegaskan komitmen Pemprov Jateng terhadap implementasi SIPD RI sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data perencanaan dan keuangan di tingkat daerah. Langkah ini sejalan dengan visi menuju Satu Data Indonesia yang seragam dan dapat diakses oleh semua pihak terkait.

Sebagai informasi, saat ini Pemprov Jateng telah menggunakan sistem Government Resource Management System (GRMS) yang merupakan aplikasi yang terintegrasidengan e-budgeting, e-project, e-planning, e-SHB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, e-monev, dan gph. Melalui sistem itu, tatakelola keuangan pemerintahan bisa dimonitor, dan evaluasi kinerja bisa dilakukan secara realtime. Selain itu, melalui GRMS juga dihasilkan ringkasan kinerja pemerintah yang bisa dimonitor langsung oleh Gubernur. (Tu, BPKAD Jateng)