Salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan Good Governance, Clean Government, Open Government antara lain memalui upaya memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan pengelolaaan Keuangan daerah guna meningkatkan manajemen dan kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini mendorong untuk dilaksanakannya Sosialisasi Penatausahaan Dalam Rangka Percepatan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019. Dihadiri kurang lebih120 peserta yang terdiri dari Bendahara Pengeluaran dan Verifikator seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah dan berlangsung di Hotel Laras Asri Salatiga (18-19/11). Acara dibuka oleh Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah Bpk. Sumarno, SE. MM, dengan narasumber Bpk. Budi Suprihono, SE. MSi selaku Kasubid Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan sebagai moderator Ibu Hasrinahayu, SE. MM, Kasubbid Perbendaharaan bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, beberapa telah disampaikan mengenai integritas dan pencegahan korupsi. Kebijakan penatausahaan melalui e-penatausahaan menuju Paperless, dan Transaksi Non Tunai/cashles.Acara tersebut diselenggarakan dengan maksud untuk mengingatkan kembali bahwa waktu efektif kurang dari 2 bulan lagi  dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2019. Realisasi Fisik sampai dengan Oktober sebesar 74,38% dan Realisasi Keuangan sebesar 60,23%. Hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mempercepat Penyelesaian Kegiatanya dan melengkapi administrasi.

Dalam kesempatan itu disampaiakan langkah-langkah percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019. Dengan mengetahui secara pasti persentasi realisasi anggaran, maka akan dapat mencari akar permasalahan yang muncul dari kurangnya serapan anggaran tersebut.

Setelah melakukan pengidentifikasian masalah, selanjutnya dilakukan pencarian solusi tentang kurangnya serapan anggaran yang targetnya belum terpenuhi. Di akhir pertemuan tersebut diharapkan semua instansi yang hadir dapat memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai target dan menyelesaikan kegiatan secara efisien dan efektif. Begitu pula dalam pengelolaan keuangan dilaksanakan secara transparan, akuntable dan bertanggungjawab.